ahliwaris Tionghoa dilihat dari Adat Tionghoa dan Burgerlijk Wetboek. Pembahasan Perbedaan Pembagian Warisan Berdasarkan Burgerlijk Wetboek dan Hukum Adat Tionghoa Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban DinamikaHukum Waris di Indonesia. Adapun yang menjadi dasar / alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut ; 1. Bahwa pada tanggal .. telah meninggal dunia anak/ ayah kandung/ suami dari Para Pemohon yang bernama .. di Purworejo karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Penetapanahli waris diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).Berdasarkan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 penetapan ahli waris untuk yang beragama I a Untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam penetapan ahli waris. b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap ahli waris yang berhak mewaris tetapi tidak ditetapkan dalam penetapan Pengadilan Agama. C. Rumusan Masalah a. Apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam penentuan ahli waris? b. Jadipihak yang akan berperkara di Pengadilan Agama harus mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama tingkat pertama, tidak bisa langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Proses berperkara di Pengadilan Tinggi Agama dapat dilaksanakan apabila perkara di Pengadilan Agama tingkat pertama sudah mendapat penetapan atau putusan. 2.

Jan2015. Yulianti. Yulianti, (2018, Maret 28) "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Bima Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0576/Pdt.G/2015/PA.Bm)", Skripsi

xJTJK.
  • 46gerpoabi.pages.dev/153
  • 46gerpoabi.pages.dev/338
  • 46gerpoabi.pages.dev/516
  • 46gerpoabi.pages.dev/396
  • 46gerpoabi.pages.dev/384
  • 46gerpoabi.pages.dev/155
  • 46gerpoabi.pages.dev/582
  • 46gerpoabi.pages.dev/484

    • dasar hukum penetapan ahli waris di pengadilan negeri